Undangundang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, beberapa ketentuan dalam peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 3 tahun 2012. Download perbawaslu ri no 10 tahun 2017 tentang pengawasan. Download perbawaslu ri no 14 tahun 2017 entang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, wali kota alim mustofa. Feb 01, 2018 peraturan presiden nomor 80 tahun 2012 tentang peraturan presiden republik indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kabupatenkota, dan sekretariat. Kompilasi peraturan kpu tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, danatau walikota dan wakil walikota pkpu 03 tahun 2017, pkpu 15 tahun 2017 dan pkpu 18 tahun 2019 edisi revisi.
Perbawaslu nomor 14 tahun 2019 bawaslu kota balikpapan. May 21, 2019 peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Dalam undangundang nomor 8 tahun 2012, tindak pidana pemilu. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor tahun 2014 tentang pengawasan pemilihan umum. Perbawaslu nomor 2 tahun 2019 bawaslu kota balikpapan. Undangundang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 101, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5246. Perbawaslu nomor 16 tahun 2015 pola klasifikasi arsip di. Pada 25 september 2017, dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia dkpp ri menerbitkan peraturan dkpp nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 14.
Perbawaslu nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman pembentukan dan kriteria klasifikasi sekretariat bawaslu provinsi dan sekretariat bawaslu kabupatenkota. Peraturan presiden nomor 80 tahun 2012 tentang peraturan presiden republik. Undangundang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 3, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5052. Undangundang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4586. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 14 tahun. Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Jun 22, 2015 nomor 7 tahun 2014 tentang pengawasan penetepan hasil pemilu legislatif unduh nomor 8 tahun2014 tentang penyelesaian sengketa antar peserta pemilu unduh lampiran1. Badan pengawas pemilihan umum republik indonesia ri.
Download perbawaslu ri no tahun 2017 tentang penanganan. Anda bisa membaca artikel terkait melalui link dibawah ini. Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah masih berlaku mencabut. Peraturan ini sendiri cukup menarik, setidak tidaknya dikarenakan oleh 2 dua hal yaitu 1 tidak lagi berbentuk peraturan bersama, sebagaimana kode etik penyelenggara. Perbawaslu nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perbawaslu no 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian dan penggantian antar waktu bawaslu provinsi, kabupatenkota, panitia pengawas kecamatan, pengawas kelurahandesa, panitia pengawas luar negeri dan panitia pengawas tps. Bawaslu rancang perbawaslu tentang jdih badan pengawas. Undangundang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara republik. Bawaslu rancang perbawaslu tentang jdih ditulis oleh pratiwi eka putri pada rabu, 17 mei 2017 06. Undang ini, bawaslu membentuk peraturan bawaslu dan menetapkan keputusan.
Perbawaslu nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas perbawaslu nomor 10 tahun 2012. Peraturan presiden nomor 80 tahun 2012 tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah. Sistem penanganan tindak pidana pemilu system for the. Pdf lampiran perbawaslu nomor 7 tahun 2018 anggi anggi. Perbawaslu nomor 4 tahun 2019 bawaslu kota balikpapan. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5149. Apr 02, 2019 peraturan badan pengawas pemilu nomor 4 tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawaa pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahandesa, dan pengawas tempat pemungutan suara. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 14 tahun 2017 tanggal 5 september 2017.
Perbawaslu nomor 14 tahun 2019 19 february 2020 1 attachment perbawaslu nomor tahun 2019 26 november 2019. Perbawaslu nomor 16 tahun 2015 tentang pola klasifikasi. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5729. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 16 tahun 2012 tentang pengawasan atas pendaftaran, verifikasi partai. Peraturan bawaslu ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian. Download perbawaslu ri no 14 tahun 2017 entang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Perbawaslu nomor 7 tahun 2019 bawaslu kota balikpapan. Perbawaslu nomor 14 tahun 2012 ttg tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pileg ok. Peraturan bawaslu nomor tahun 2012 tata cara pengawasan pemilihan umum. Download perbawaslu ri no 14 tahun 2017 entang penanganan. Perbawaslu nomor 14 tahun 2012 ttg tata cara pelaporan dan.
Peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 28, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5281 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan. Surat keputusan pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan pemeriksa keuangan. Peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia perbawaslu no tahun 2017 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan danatau menjajikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat kpu adalah. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik lembaran. Perbawaslu nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan peraturan. Peraturan bersama kpu, bawaslu, dkpp perbawaslu nomor 11 tahun 2012 kode etik penyelenggara pemilihan umum. Pasal 14 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tim seleksi.
Peraturan presiden nomor 80 tahun 2012 tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja 2. Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran. Perbawaslu nomor 16 tahun 2015 tentang pola klasifikasi arsip. Peraturan bawaslu panwas pemilihan kepala daerah kab. Perbawaslu nomor 14 tahun 2012 ttg tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pileg. Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas perbawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Peraturan badan pengawas pemilu nomor 4 tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawaa pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahandesa, dan pengawas tempat pemungutan suara.
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia. Di bawah ini merupakan file download perbawaslu ri nomor 21 tahun 2018 tentang. Peraturan bawaslu nomor 14 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara lembaran negara republik. Nomor 7 tahun 2014 tentang pengawasan penetepan hasil pemilu legislatif unduh nomor 8 tahun2014 tentang penyelesaian sengketa antar peserta pemilu unduh lampiran1. Republik indonesia tahun 2012 nomor 756 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian. Peraturan presiden nomor 80 tahun 2012 tentang peraturan presiden. Peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas. Undangundang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 25 tahun 2012 tanggal 1 oktober 2012. Perbawaslu nomor 1 tahun 2017 pengelolaan dan pelayanan informasi publik di bawaslu perbawaslu no.